Prabowo Subianto harus siapkan petih mati satu menteri satu dan penjabat daerah hal yang sama.
Jakarta, posbogor.com.
Agip Supendi SH dalam wawancara awak media dengan tegas mengatakan, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 80/PUU-XVII/2019, semua Wakil menteri harus siap-siap dicopot dari Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo Subianto harus siapkan petih mati satu menteri satu dan penjabat daerah hal yang sama.
Putusan lnkrah ini dikatakan, untuk jabatan menteri dan Wakil menteri sama-sama ditunjuk oleh Presiden H.Prabowo Subianto.
Sehingga rangkap Jabatan itu adalah melanggar konstitusi negara sudah sepatutnya dicopot oleh, karena rancu kebijakan.
Bahkan kebijakan ketimpang karena merangkap jabatan, sehingga sangat lronis berdampak oleh karena sama kedudukannya serta memiliki status kinerja yang sama.
Kata Agip Supendi SH menyayangkan miris kondisi problematika keterpurukan bangsa ini serta menghimbau Seyogyanya kita bangsa ini eling dan bercermin kebelakang akan kegagalan pengelolaan BUMN.
“Saya berharap Prabowo Subianto harus tegas, hingga masuk kedalam, Trend 10 kasus terunggul Liga Korupsi di lndonesia”, katanya
Menurut dia, bahwa kita patut carikan solusi arief dan bijaksana, kita ikuti sinergitas dengan baik mekanismenya apakah keputusan MK ini akan secepatnya dipatuhi dan dilaksanakan segera oleh yang mulia H. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik lndonesia ?.
Dalam garis besarnya bahwa posisi komisaris BUMN seyogyanya adalah dipilih orang orang profesional dibidangnya, bukan bagi-bagi hasil antara kekuasaan partai dan titipan.
Sepatutnya di isi oleh sosok yang mumpuni, berintegritas, berdedikasi berloyalitas, pengabdian prima presisi serta ber integritas yang utuh.
Untuk kemajuan bangsa dan negara lndonesia, kita seyogyanya focus didalam menilik krusial segala bentuk kekacauan serta carut marut di BUMN.
Serta merta kondisi perekonomian bangsa, pekerjaan rumah yang tidak lah mudah, apalagi ditumpangi oleh orang orang dengan lntegritas, rendah.
Minsalnya, asessment setengah dari padat waktunya, rangkap jabatan harus diharamkan dikarenakan ketika alam semesta sedang dibombardir
Ada pepatah, gempuran rudal rudal exozet el fatah nuklir ancaman Perang Dunia ketiga di Timur tengah.
“Kita masih berkutet pada permasalahan internal kita yakni penyalah gunaan kekuasaan The abuse power dinamika keserakahan semu faktor kerakusan KKN”, ujarnya.
Infut dan Out, harus jelas, karena mengejar ngejar ambisi kekuasaan tujuan harta duniawi, terkait konteks tentang maraknya korupsi berjamaah di lingkaran BUMN ,TSM.
Hal itu, Agip Supendi SH, mengkritisi dan berasumsi cenderung ini dilematika menghalalkan segala cara, berdampak negatif, maka peradaban dunia harus kita putihkan dan stabilkan dengan mental spiritualisme dan tegakkan lman taqwa.
Menurut Dr. Henry Permana, SE,.MM, umur negara ini sudah cukup tua.
Jika masih berpikir untuk mengalih potensi ekonomi dari harta BUMN dan Perusahaan PAM yang modal APBN ini juga menjadi delma.
Yang korupsi, orang-orang itu aja, setelah ia menjadi menteri ia berusaha untuk bagai mana ia memindahkan uang negara ke pemiliknya itu jadi dasar korupsi.
“Kami minta pada prabowo, agar serta perdalam ukhuwah lslamiyah yang kokoh dengan jati diri kekuatan mentalitas monster anti korupsi yang kuat.
“Siapkan petih mati bagi para penjabat negara dan penjabat daerah yang melakukan korupsi, pakailah akal sehat, Jangan biarkan monster mental korup beterbangan “flying of ideas for coruption”, ujarnya
(dr. Bernard)
